PELAKSANAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI II SAMPAI DENGAN X Tempat dan tanggal KTT GNB

KTT II – Kairo, 5 Oktober 1964 – 10 Oktober 1964

• KTT II – Lusaka, 8 September 1970 – 10 September 1970

• KTT IV – Algiers, 5 September 1973 – 9 September 1973

• KTT V – Kolombo, 16 Agustus 1976 – 19 Agustus 1976

• KTT VI – Havana, 3 September 1979 – 9 September 1979

• KTT VII – New Delhi, 7 Maret 1983 – 12 Maret 1983

• KTT VIII – Harare, 1 September 1986 – 6 September 1986

• KTT IX – Belgrade, 4 September 1989 – 7 September 1989

• KTT X – Jakarta, 1 September 1992 – 7 September 1992

Keanggotaan Gerakan Non Blok sejak berdirinya tahun 1961 bertambah dengan pesat. Pertambahan gerakan ini dapat dilihat dari peserta setiap konferensi tingkat tingkat tinggi yang diadakan seperti :

KTT GNB II (1964)

KTT II ini diselenggarakan pada tanggal 5 – 10 Oktober 1964 di Kairo Mesir, dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Naser. KTT ini dihadiri oleh 48 negara peserta dan 10 negara pengamat ini memberikan perhatian kepada masalah-masalah ekonomi.

Dalam KTT yang diselenggarakan dua kali ini mulai tampak ada pertentangan antara kelompok negara modern dibawah pimpinan Nehru dan kelompok negara radikal dipimpin oleh Soekarno dan Nkrumah.

KTT GNB III (1970)

KTT III diselenggarakan di Lusaka, Zambia pada tanggal 8 – 10 September 1970, dipimpin oleh Presiden Kenneth Kaunda. Tema pokok KTT ini adalah permasalahan rezim resialis minoritas kulit putih di Afrika Selatan. KTT ini dihadiri oleh 54 negara peserta dan 9 negara pengamat.

KTT GNB IV (1973)

KTT IV berlangsung pada tanggal 5 – 9 September 1973 di Algiers, Aljazair dibawah pimpinan Presiden Houari Boumedienne. KTT terselenggara pada saat hubungan kedua blok membaik. Tema pokok KTT IV ini adalah masalah negara-negara melarat. KTT dihadiri oleh 75 negara peserta. Pengamat terdiri atas organisasi gerakan kemerdekaan dan pembebasan Afrika Selatan dan Amerika Latin.

KTT GNB V (1976)

KTT V dilaksanakan pada tanggal 16 – 19 Agustus 1976 di Colombo, Srilanka dipimpin oleh PM Ny. Sirimavo Bandaranaike. KTT ini mempertegas kepentingan negara-negara Non Blok yang dirugikan oleh tata ekonomi dunia yang tidak adil, yang dapat mengancam perdamaian dunia. KTT ini juga ditandai adanya persaingan antara sesama negara anggota Non Blok. India, Indonesia dan Yugo berusaha mencegah timbulnya perpecahan di antara mereka. Hasilnya dituangkan dalam “Deklrasi dan Program Aksi Colombo” yang intinya antara lain: melanjutkan dan meningkatkan program Gerakan Non Blok ke arah tata ekonomi dunia baru.

KTT GNB IV (1979)

KTT IV diselenggarakan di Havana, Cuba dipimpin oleh Presiden Fidel Castro. KTT ini diselenggarakan pada tanggal 3 – 7 September 1979 ini dihadiri oleh 94 negara peserta peninjau dari 20 negara dan 18 organisasi. KTT diliputi oleh pertentangan antara kelompok moderat dan radikal, tetapi telah berhasil merumuskan deklarasi politik yang berisi revolusi yang memperkuat prinsip-prinsip Non Blok terhadap dominasi ekonomi asing yang merugikan negara berkembang. Keanggotaan Kamboja belum dapat diselesaikan maka Kamboja hadir sebagai peninjau.

KTT GNB VII (1983)

KTT VII yang sedianya akan diselenggarakan di Bagdad pada bulan September 1982 batal karena terjadi perang Irak – iran. Akhirnya diselenggarakan di India pada tanggal 7 – 12 Maret 1983, dipimpin oleh PM. Ny. Indira Gandhi. KTT ini dihadiri 101 negara dan memutuskan untuk memberikan dukungan penuh bagi rakyat Afganistan untuk memutuskan nasibnya sendiri, dengan sistem sosial ekonomi yang bebas dari campur tangan asing.

KTT GNB VIII (1986)

KTT VIII diselenggarakan di Harare, Zimbabwe dipimpin oleh PM robert Mugabe, pada akhir 1986 dihadiri oleh 101 negara. KTT tetap mendukung Afganistan dalam menentukan nasibnya sendiri.

KTT GNB IX (1989)

KTT IX diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 September 1989 di bawah pimpinan Presiden Dr. Janes Drnovsek. KTT ini dihadiri oleh 102 negara.

Dalam KTT ini menetapkan bahwa untuk memperkuat setia kawan internasional dan kerjasama bagi pembangunan alih teknologi adalah mutlak serta perlunya dialog-dialog Selatan-Selatan. KTT juga membahas mengenai pelestarian lingkungan hidup, yaitu menghindarkan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah serta menghindarkan perusakan tanah dan pembabatan hutan.

KTT GNB X (1992)

KTT X diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada bulan September 1992, dipimpin oleh Soeharto. KTT ini dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi, 64 Kepala Negara. KTT ini menghasilkan “Pesan Jakarta” yang mengungkapkan sikap GNB tentang berbagai masalah, seperti hak azasi manusia, demokrasi dan kerjasama utara selatan dalam era pasca perang dingin.

Hasil KTT ini yang terpenting adalah :

• Hak azazi manusia dan kemerdekaan merupakan keabsahan universal dan percaya bahwa kemajuan ekonomi serta sosial akan memudahkan tercapainya semua sasaran. GNB menolak konsep mengenai hak asazi manusia dan demokrasi yang didiktekan oleh negara tertentu atas negara lain.

• Prihatin atas beban hutang dari negara-negara berkembang.

• Mendesak dilakukannya pembaruan ekonomi dunia guna memperkuat kemampuan PBB dalam meningkatkan kerjasama dan penggabungan internasional

• Menyerukan pengalihan anggaran militer untuk memudahkan peningkatan ekonomi, sosial dan negara-negara berkembang

• GNB memberikan perhatian terhadap masalah aparthid di Afrika Selatan di samping mengutuk terhadap pembasmian etnis Bosnia.

• Menyambut baik hasil Pertemuan Puncak Bumi di Rio de Jeneiro tentang lingkungan hidup dan pembangunan.

Dalam KTT GNB ke-10 di Jakarta, pada tahun 1992, sebagian besar ketidakpastian dan keragu-raguan mengenai peran dan masa depan GNB berhasil ditanggulangi. Pesan Jakarta, yang disepakati dalam KTT GNB ke-10 di Jakarta, adalah dokumen penting yang dihasilkan pada periode kepemimpinan Indonesia dan memuat visi baru GNB, antara lain:

* Mengenai relevansi GNB setelah Perang Dingin dan meningkatkan kerjasama konstruktif sebagai komponen integral hubungan internasional;

* Menekankan pada kerjasama ekonomi internasional dalam mengisi kemerdekaan yang berhasil dicapai melalui perjuangan GNB sebelumnya;

* Meningkatkan potensi ekonomi anggota GNB melalui peningkatan kerjasama Selatan-Selatan.

Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok (GNB) Ke-15 yang diselenggarakan pekan lalu di Sharm el-Sheikh Mesir ditutup dengan membacakan sebuah deklarasi. Hadir dalam KTT ini para kepala negara dan pejabat senior 118 negara anggota GNB, para utusan dari 17 negara peninjau dan puluhan organisasi internasional, termasuk Sekjen PBB. Sementara Iran diwakili oleh Menteri Luar Negeri Manouchehr Mottaki.

Di awal pembukaan KTT GNB Sharm el-Sheikh, Presiden Kuba Raul Castro selaku Ketua Periodik Ke-14 GNB menyerahkan kepemimpinan kepada Presiden Mesir Husni Mobarak dan selama tiga tahun ke depan akan memimpin organisasi ini. Perlu diingat bahwa dalam acara penutupan KTT GNB deklarasi yang dirilis dalam 113 halaman itu secara khusus membicarakan masalah Palestina dalam 5 halaman. Sidang KTT GNB kali ini juga, sesuai dengan keputusan anggota konferensi, Republik Islam Iran dalam konferensi tingkat tinggi akan datang GNB yang akan diselenggarakan di Tehran tahun 2012 didaulat menjadi ketua organisasi ini selama tiga tahun.

Dua hari sebelum KTT GNB dimulai, telah dilakukan pertemuan tingkat menteri yang dihadiri para menteri luar negeri negara-negara anggota GNB. Agenda pertemuan mereka adalah mempersiapkan dokumen-dokumen KTT GNB, termasuk dokumen deklarasi, pernyataan Sharm el-Sheikh, pernyataan Palestina dan agenda kerja guna diratifikasi dalam sidang KTT GNB. Deklarasi KTT GNB yang akan dijelaskan secara terperinci memuat pandangan negara-negara anggota GNB mengenai pelbagai masalah penting politik, ekonomi, budaya dan sosial. Dokumen ini terdiri dari 800 butir yang menggariskan kebijakan tiga tahun ke depan Gerakan Non Blok.

Pernyataan Sharm el-Shaikh yang dirilis bersamaan dengan deklarasi KTT GNB sejatinya pernyataan politik yang memuat isu-isu di atas GNB dalam periode saat ini yang mencakup pelucutan senjata, masalah nuklir, terorisme dan krisis ekonomi dunia. Pernyataan mengenai Palestina di akhir KTT GNB yang dimuat dalam lima halaman dan 21 butir menunjukkan prioritas dan pentingnya krisis Palestina, khususnya kondisi Jalur Gaza dalam agenda sidang organisasi ini.

Sidang Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok diselenggarakan tiga tahun sekali, dan sebagaimana telah disebutkan, pada tahun 2012 Iran akan menerima jabatan ketua periodik GNB dari Mesir. Lima puluh negara-negara Afrika, tiga puluh delapan negara-negara Asia, dua puluh enam negara-negara Amerika Latin dan Laut Karibia dan satu negara Eropa yakni, Belarusia adalah anggota Organisasi Gerakan Non Blok. Para pemimpin 55 negara dari jumlah keseluruhan 118 negara anggota GNB hadir dalam sidang ini dan sisanya mengirimkan utusan setingkat menteri luar negeri dan pejabat senior kali ini. Berikut ini kita akan menyimak sekilas mengenai sejarah pembentukan Gerakan Non Blok.

Gerakan Non Blok atau yang dikenal dengan nama NAM (Non-Aligned Movement) dibentuk pada tahun 1961 di tengah-tengah memuncaknya Perang Dingin dan dunia dikuasai oleh sistem dua kutub. Tujuan asli pembentukan gerakan ini guna menciptakan satu lembaga dan persatuan di antara negara-negara yang tidak beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Gerakan Non Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Pada tahun itu Jawaharlal Nehru, Gamal Abdul Nasser dan Soekarno berturut-turut adalah kepala negara India, Mesir dan Indonesia menyampaikan ide pembentukan organisasi negara-negara non blok.

Ide pertama ini tahun 1961 berhasil diwujudkan dalam pertemuan yang terdiri dari ketiga pemimpin negara di atas di Belgrad dan diikuti oleh Josip Broz Tito Presiden Yugoslavia waktu itu. Setelah pertemuan itu organisasi terbesar negara-negara di dunia setelah PBB ini kemudian mendeklarasikan berdirinya Gerakan Non Blok. Kini organisasi GNB memiliki 118 negara anggota yang berarti lebih dari dua pertiga anggota PBB dan mencakup 56 persen populasi dunia. Republik Islam Iran pada tahun 1980 dalam KTT GNB Ke-6 di Havana, Kuba resmi menjadi anggota organisasi ini dan hingga kini menjadi anggota pro aktif dan sangat berpengaruh.

Masalah krisis kuangan dan jatuhnya pasar-pasar bursa dunia termasuk masalah yang sangat mempengaruhi seluruh agenda yang dibicarakan dalam KTT GNB Ke-15 Sharm el-Sheikh Mesir. Presiden Kuba, Raul Kastro dalam sidang ini meminta dibentuknya sebuah sistem moneter internasional yang dapat lebih menjamin dengan kepentingan seluruh negara-negara sedang berkembang. Pernyataan Raul Castro ini berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dalam pertemuan dua hari tingkat menteri yang diselenggarakan sebelum sidang KTT GNB. Presiden Kuba dalam pidatonya mengusulkan agar struktur baru finansial internasional tidak boleh bergantung pada kestabilan ekonomi dan keputusan politik satu negara saja.

Setelah anjloknya bursa-bursa efek dunia semakin banyak permintaan, khususnya dari negara-negara sedang berkembang untuk mengontrol lebih ketat pasar dan perubahan dolar sebagai mata uang yang banyak dipakai. Perdana Menteri India, Manmohan singh dalam pidatonya di Sharm el-Sheikh secara transparan mengatakan bahwa sumber krisis ekonomi yang terjadi saat ini adalah negara-negara industri. Sementara negara-negara sedang berkembang yang banyak merasakan dampak negatif akibat krisis ini.

Sekjen PBB Ban Ki-Moon di KTT GNB mengatakan, "Krisis ekonomi yang terjadi saat ini menjadikan perlunya reformasi struktur finansial internasional." Menurut Ban, dunia kekinian tengah menyaksikan betapa negara-negara sedang berkembang dan kekuatan-kekuatan ekonomi baru dunia menginginkan hak dan saham yang lebih banyak dalam struktur finansial internasional. Dalam deklarasi KTT GNB Sharm el-Sheikh ditekankan mengenai kerjasama yang lebih luas antara organisasi ini dengan negara Cina agar suara GNB dapat disampaikan loleh Cina ke lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Deklarasi KTT GNB di Sharm el-Sheikh menyebutkan kesetiaan negara-negara anggota untuk mendukung semua upaya memerangi segala bentuk terorisme di seluruh penjuru dunia. Deklarasi ini meminta semua negara di dunia untuk menaati aturan internasional dan sejumlah ratifikasi PBB dalam memerangi terorisme. Berdasarkan deklarasi tersebut, perdamaian yang berdasarkan keadilan harus memuat segala mekanisme puncak perdamaian, termasuk pendirian negara independen Palestina, penghentian pembangunan permukiman zionis di daerah-daerah Palestina dan kembalinya para pengungsi Palestina ke tanah airnya.

Negara-negara anggota GNB menyatakan akan menghadapi seluruh aksi rezim Zionis Israel yang bertujuan mengubah identitas Islam dan struktur geografi Baitul Maqdis dengan segenap kekuatannya. Negara-negara sedang berkembang yang kebanyakan merupakan anggota GNB adalah negara-negara yang paling menderita akibat politik Unilaterisme kekuatan hegemoni dan pengakuan mereka dalam memerangi terorisme dan pembelaan atas kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, dalam deklarasi KTT GNB Sharm el-Sheikh ditegaskan juga mengenai keharusan memperhatikan pandangan negara-negara anggota gerakan ini dalam penyusunan pelbagai kesepakatan dan perjanjian mengenai masalah-masalah internasional.

Sekaitan masalah HAM, negara-negara anggota GNB meminta kepada negara-negara yang mengaku sebagai pembela HAM agar tidak menyikapi masalah ini secara sepihak dan memanfaatkan isu HAM sebagai alat politik. Dalam deklarasi tersebut juga telah dijelaskan bahwa pelanggaran HAM dan terorisme tidak boleh disandarkan kepada satu ajaran agama, bangsa, kelompok atau peradaban tertentu.

Secara keseluruhan, deklarasi KTT Gerakan Non Blok Ke-15 di Sharm el-Sheikh Mesir membuktikan perhatian sidang GNB kali ini terhadap pelbagai masalah penting negara-negara sedang berkembang. Deklarasi GNB dan pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota GNB tidak memiliki jaminan implementasi dan penerapannya bergantung pada keseriusan kepala-kepala negara anggota GNB. Oleh karenanya, harus bersabar hingga segalanya menjadi jelas bahwa Gerakan Non Blok dalam periode tiga tahun yang dipimpin Mesir dapat merealisasikan tujuan-tujuan yang telah disepakati.